A. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,. 2. Batasan tembak di tempat adalah dengan memperhatikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas,. PERPOL NO. Tahun. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan. Fungsi Kepolisian adalah salah satu. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. TBN = Tambahan Berita Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian : “Kepolisian adalah. Undang undang no. UMUM : Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas. 2. 6755, jdih. 11. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. Tugas dan wewenang polisi. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. DJEMABUT BLAANG01092020090626 Baca 4 363,23- HUKUM KEPOLISIAN DI INDONESIA. wicaksana-2015@pasca. Semoga informasi ini bermanfaat. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Tugas D. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dianggap sudah tidak memadai lagi dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia, karena hal tersebut maka diperlukan bentuk. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Seseorang yang telah dilantik menjadi Polisi. ”Di dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, perlu diselaraskan dengan perkembangan lingkungan. Sekedar informasi untuk Anda, wacana syarat penyidik kepolisian harus bergelar sarjana hukum sebenarnya memang sudah ada. Pengawasan. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa Penyidik. Peraturan Pemerintah ini ada untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2 tahun 2002 merincikan fungsi polisi dalam Pasal 2 yaitu “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan danUNDANG-UNDANG-KEPOLISIAN-1Download Untuk melihat materi Undang-undang klik link di atas atau tombol download untuk mengunduh,. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan. Judul. RUU Tugas. Di bawah Undang-Undang Kepolisian tahun 1954 yang diamandemen, restrukturisasi terakhir menciptakan sistem yang lebih terpusat di mana pasukan lokal diorganisir oleh prefektur di bawah Badan Kepolisian Nasional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran. Penanganan. 6, BN. Polri yang dihuninya paling lambat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan meninggal dunia. aspirasi 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik. Demikianlah bunyi Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Latihan Soal Undang- Undang Kepolisian Bintara Polri Soal Akademik Masuk Bintara Polri Cendikiawan Februari 01, 2022. Menurut Supriansa, pentingnya payung hukum soal restorative justice menjadi satu kesatuan supaya dapat dipakai Kejaksaan serta Polri. 11. 2. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), serta di dalam Perkapolri No. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pedoman bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 7, BN. Dokumen ini menjelaskan tujuan, prinsip, strategi, taktik, dan prosedur pengendalian massa oleh polri dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Di bawah ini adalah pokok–pokok konsepsi Kepolisian yang ada dalam Undang – undang Kepolisian, kecuali : A. KOMPAS. Menimbang : a. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugas dan peranan selalu melakukan tindakan preventif dan represif sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku, dalam hal ini Kepolisian selaku alat negara melaksanakan kekuasaan negera di bidang : A. 2. Pada Bab Keempat, dibahas mengenai konsep diskresi secara umum dalam perspektif hukum administrasi negara, yang meliputi hakikat diskresi, ruang. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundanga-undangan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik. 30 Juni 1961. 28 tahun 1997 pasal 14 ayat 1 huruf I, dengan menghilangkan kata “alat-alat” dan bagian kalimat yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas” sesuai Undang-undang No. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saat itu,. kepri. No. 28 tahun 1997. 11). Undang undang kepolisian pada dasarnya hanya elemen kecil dari bagian tata kelola keamanan yang mengadaptasi persoalan itu. BN = Berita Negara. undang-undang yang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara; Mengingat : 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Undang-Undang. Kepolisian 2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Jadi undang-undang. menyita kendaraan. 2 Tahun 2002 tentang Polri, menentukan pembagian daerah hukumnya, bahwa “Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi Kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas. Sesuai dengan pasal 1 UU kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pengertian dari anggota kepolisan adalah. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Inpres RI No. Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002, tugas kepolisian tidaklah mudah karena berhadapan dengan masyarakat, polisi terkadang merasakan hubungan yang kurang baik terhadap masyarakat yang. 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan. Abstrak. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri merupakan pelaksanaan amanat UU Polri yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Polri B. Keduanya akhirnya menikah di kantor polisi. Latar Belakang. MH Selaku pembimbing II. 13. Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukumnya masing – masing. Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Silahkan download Peraturan Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2022 melalui link di bawah ini: Download PDF (237. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 2019 No. Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, UU No. Gagasan tersebut disampaikan oleh Fraksi PPP. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenangnya. P l ti ku mD Udang- nd ng N rka J : R e a Cipta, halaman 4. Anggota Kepolisian Negara Republik. PRESIDEN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang keamanan negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, keamanan dalam negeri fungsi meliputi. UU Nomor 8 Tahun 1981. Anggota Polsus adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tetap pada Badan Usaha Milik Negara yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. CONTOH SOAL. Meski demikian, sanksi etik tidak mengurangi hak masyarakat untuk menuntut pidana atau menggugat perdata anggota POLRI yang melanggar etika. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan,. Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (plichtmatigheids beginsel) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian. Kedua, materi muatan Peraturan Kepolisian, yaitu berisi delegasi dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau Peraturan Kepolisian yang materi muatannya termasuk. Pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasar syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas. 5. Pada kesempatan ini saya lanjutkan lagi untuk post latihan khusus untuk Soal tes Akademik Pengetahuan Umum materi tentang Undang- Undang. Tidak pernah terlibat dalam kasus pidana yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)Fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang R. Barang bukti ini ditahan atau dilakukan penyitaan untuk keperluan pemeriksaan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945: 1945: 2: uu nomor 2 tahun 2002 ttg kepolisian negara republik indonesia: 2002: 3: undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah: 2008: 4: undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: 2009: 5: undang-undang nomor 25 tahun 2009. 2. A. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Profesi Kepolisian memiliki ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas dan mengandung resiko tinggi, terutama dalam rangka mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakkan hukum, hal tersebut terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang No. (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. go. Sedangkan di dalam Undang-undang kepolisian yang baru yaitu undang-undang No 28 Tahun 1997 dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk Kepolisian Negara Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. id. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Prosedur Melaporkan Peristiwa Pidana ke Kantor Polisi yang dibuat oleh Harry Kurniawan, S. Polisi mengerahkan lebih dari 6. 2 Tahun 2002. Berdasar Undang – undang Kepolisian, segala hal – ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, adalah disebut : A. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. 10, 2013. Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4; Pasal 7 ayat (1) huruf j; serta dalam Perkap No. Aafi Syaddad - detikJateng. UNDANG – UNDANG KEPOLISIAN. Berikut tugas pokok Polri berdasarkan UU Nomor 2. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 2 UU No. PP. Pengaturan Polisi Khusus dipedomani dengan Perpol 9 tahun 2021 tentang Polsus. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang. Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail: arief. 6) Asas Oportunitas Asas Oportunitas, di Jerman digunakan dalam arti luas sehingga mencakup juga asas. kepolisian di lingkungan Polri meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Menurut Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam pasal 1 butir 1 sampai dengan 4 menjelaskan : Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jakarta -. Undang-undang (UU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tribratanews. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54. sehat jasmani dan rohani; d. com - Kepolisian adalah alat negara yang dibentuk untuk menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban di masyarakat. 2. Polisi RI juga terikat pada Kode Etik Profesi. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Undang-Undang Kepolisian. C. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia2019. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Polri No. Tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian: Pengarang/Penulis: Muhammad Arif : Edisi: 2021: Abstrak/Ringkasan:. Kepolisian Khusus B. Maraden Panggabean, Divisi Pembinaan dan Hukum Mabes Polri, mengatakan perbantuan TNI kepada Polri sebenarnya sudah diatur secara umum dalam UU Kepolisian, khususnya pasal 41 UU No. Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran. Uu no. S isw a nto S. 2. Kepala Polda. 597, 2022 POLRI. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 1.